Kini BPJS Kesehatan Tambah Iuran Lagi

Kini BPJS Kesehatan Tambah Iuran Lagi

Peningkatan iuran BPJS Kesehatan sudah ditetapkan menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 75 Tahun 2019 tentang Pergantian Kedua atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pada umumnya memang kini BPJS Kesehatan tambah iuran lagi. Dalam Perpres tersebut terdapat sebagian pergantian penyesuaian iuran bersumber pada jenis partisipan BPJS Kesehatan. Pemerintah berharap peningkatan iuran BPJS Kesehatan bisa menolong menanggulangi permasalahan defisit yang jumlahnya terus meningkat. Bersumber pada siaran pers yang diterima Okezone, Rabu( 30/ 10/ 2019), sebagian penyesuaian terpaut peningkatan iuran BPJS Kesehatan antara lain:

Pemerintah berharap peningkatan iuran BPJS Kesehatan bisa menolong menanggulangi permasalahan defisit yang jumlahnya terus meningkat. Bersumber pada siaran pers yang diterima Okezone, Rabu( 30/ 10/ 2019), sebagian penyesuaian terpaut peningkatan iuran BPJS Kesehatan antara lain:

1. Jenis partisipan Partisipan Dorongan Iuran( PBI):

a. Partisipan PBI yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42. 000, berlaku 1 Agustus 2019

b. Partisipan PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Wilayah menemukan dorongan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19. 000,- per orang per bulan buat bulan pelayanan 1 Agustus– 31 Desember 2019

2. Jenis partisipan Pekerja Penerima Upah( PPU):

Batasan sangat besar pendapatan ataupun upah per bulan yang digunakan ialah sebesar Rp12 juta, dengan komposisi 5% dari pendapatan ataupun upah per bulan, serta dibayar dengan syarat 4%( 4 persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; serta 1%( satu persen) dibayar oleh Partisipan.

a. Partisipan PPU yang ialah Pejabat Negeri, pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019

b. Partisipan PPU yang ialah pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020

3. Iuran buat jenis partisipan Pekerja Bukan Penerima Upah( PBPU) serta Bukan Pekerja( BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020:

a. Kelas III jadi Rp 42. 000,-,

b. Kelas II jadi Rp 110. 000,-

c. Kelas I jadi Rp 160. 000,-

Peningkatan iuran BPJS kesehatan ini menemukan asumsi dari Kepala Humas BPJS Kesehatan Meter. Iqbal Anas Ma’ ruf. Dirinya mengatakan bersumber pada Perpres tersebut, pemerintah masih jadi pembayar iuran terbanyak. Pemerintah menanggung iuran sebanyak 73, 63% dari total besaran penyesuaian iuran buat partisipan PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah wilayah, pegawai pemerintah pusat/ wilayah, Tentara Nasional Indonesia(TNI), serta Polri.

Bagi Iqbal, donasi pemerintah sangat menolong partisipan mandiri sehingga peningkatan iuran BPJS tidak sangat besar. Semata- mata data, dengan total 221 juta partisipan JKN- KIS, nyaris setengahnya dibiayai oleh pemerintah. Sebanyak 98, 6 juta penduduk miskin serta tidak sanggup iuran ditanggung negeri melalui APBN serta 37, 3 juta penduduk ditanggung oleh APBD. Perihal ini menampilkan komitmen pemerintah supaya Program JKN- KIS bisa terus diakses oleh segala susunan warga. Benar jika kini BPJS Kesehatan tambah iuran lagi untuk memperluas dan memajukan kinerja mereka.

“ Penyesuaian peningkatan iuran tidak begitu besar apabila dibanding dengan besarnya khasiat yang diberikan Program JKN- KIS kala terdapat partisipan yang sakit ataupun memerlukan layanan kesehatan,” katanya.

Iqbal meningkatkan, buat buruh serta pemberi kerja peningkatan iuran BPJS Kesehatan cuma daftar joker123 berakibat pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta- Rp 12 juta. Para pekerja dengan upah di dasar nominal tersebut tidak hadapi peningkatan.

“ Buat partisipan buruh serta pemberi kerja yang berpenghasilan Rp8 juta hingga Rp12 juta, penyesuian iuran meningkat rata- rata Rp27. 078 per bulan per buruh. Iuran tersebut telah tercantum buat 5 orang ialah pekerja, 1 orang pendamping( suami/ istri), serta 3 orang anak,” kata Iqbal.

Iqbal berharap peningkatan iuran BPJS bisa membuat Program JKN- KIS hadapi revisi secara sistemik. Pekerjaan rumah yang lain buat revisi program tersebut semacam revisi dari aspek pemanfaatan serta mutu layanan kesehatan dan manajemen kepesertaan hendak terus dicoba.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *