Ibu Kota Baru Indonesia Tidak Terancam Bencana

Ibu Kota baru Indonesia tidak terancam bencana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara resmi mengumumkan pengalihan ibukota nasional ke Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di beberapa bagian wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam North Pass (PPU). Kedua daerah tersebut dianggap aman dari berbagai bencana alam. Benar adanya jika Ibu Kota baru Indonesia tidak terancam bencana dan sangat rendah.

Bernardus Wisnu Widjaja, MP untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Strategi (BNPB), mengatakan daerah yang menjadi ibukota nasional baru relatif aman dari potensi bencana alam atau terancam.

“Jika kita melihat Kalimantan, bencana geologis terlindung dari kegempaan, di sana ada ancaman. (Ancaman) tsunami ada di sana tetapi rendah,” kata Wisnu kepada Okezone beberapa waktu lalu.

Namun BNPB mengakui bahwa di wilayah ibukota baru, bencana hidrometeorologis seperti banjir atau tanah longsor dapat terjadi. Tetapi tingkat ancaman hanya pada titik tertentu. BNPB situs judi telah memberikan tanda untuk setiap titik yang dianggap rentan.

“Banjir karena itu relatif aman dibandingkan dengan yang lain, jadi kita harus mempertimbangkan hanya tempat-tempat tertentu,” tambah Wisnu.

Wisnu menambahkan, saat ini, BNPB belum mengetahui desain ibukota baru tersebut. Karena pemerintah saat ini sedang mempersiapkan konsep besarnya. Namun, jika desain sudah ada, BNPB siap memetakan lebih lanjut potensi ancaman bencana.

“Dari gambaran global, langkah selanjutnya adalah memetakan situasi secara rinci,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah secara resmi memutuskan bahwa ibukota akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Lokasi tepatnya berada di bagian Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU). Akan sangat baik jika Ibu Kota baru Indonesia tidak terancam bencana sekalipun.

Menurut hasil penelitian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), diperlukan Rp 466 miliar untuk proses pemindahan dan pembangunan modal baru di Kalimantan Timur. 466 miliar rupee diperkirakan berasal dari anggaran negara, dari kolaborasi pemerintah-ke-bisnis (KPBU) dan sektor swasta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *